Analisis Ekonomi, Menegakkan Tulang Punggung Perekonomian
Posted by
Kang Yo Suma Derajat Cakrabumi at Senin, 24 Oktober 2011
Share this post:
|
0 Comments
Begitu banyak harapan, pesanan, dan titipan disampaikan kepada
pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono setelah memenangi pemilu
presiden dalam satu putaran. Semua itu tentunya untuk kebaikan dan
kemajuan perekonomian Indonesia. Salah satu harapan yang banyak mencuat
adalah agar pemerintah mendatang memberikan penekanan lebih pada
pembangunan infrastruktur yang kondisinya saat ini dituding sebagai
salah satu kelemahan utama dalam daya saing di perekonomian global.
Ketika bicara pengembangan infrastruktur, muncul ke permukaan
masalah yang terkait pembangunan jalan tol, bandara dan pelabuhan,
pembangkit listrik, dan proyek besar lainnya. Diresmikannya Jembatan
Suramadu dapat dijadikan indikator bahwa pembangunan infrastruktur skala
besar di Indonesia mulai menggeliat. Begitu pula dengan dimulainya
pembangunan beberapa ruas jalan tol Trans-Jawa.
Masalah yang kemudian sering mengganggu pembangunan proyek
infrastruktur skala besar adalah kendala pembiayaan dan pembebasan
lahan. Sudah banyak sekali dibahas tentang sulitnya membangun proyek
infrastruktur skala besar di Indonesia saat pembebasan lahan selalu
bermasalah dan pembiayaan sulit didapat, terutama dalam krisis keuangan
saat ini. Kunci dari perwujudan proyek infrastruktur seperti itu
sebenarnya terletak pada kepastian hukum proses pembebasan lahan dan
penerimaan dari masyarakat sekitar terhadap proyek yang akan dikerjakan.
Meskipun krisis keuangan global masih mendera, potensi pembangunan
infrastruktur di Indonesia masih sangat menarik bagi investor luar dan
dalam negeri. Sifat proyek yang jangka panjang akan makin menguatkan
investor untuk menanam modalnya dalam pembangunan jalan tol, pembangkit
listrik, bandara, dan pelabuhan.
Kita semua tentunya berharap pemerintah lima tahun mendatang segera
mendapatkan solusi atas kedua masalah itu. Sambil menunggu pemecahan
masalah yang jitu, pemerintah lima tahun mendatang sebaiknya melihat
sisi lain dari pembangunan infrastruktur, yaitu infrastruktur pedesaan
yang sangat penting sebagai tulang punggung perekonomian.
Kita tidak boleh melupakan keberhasilan pemerintah Orde Baru
membangkitkan perekonomian nasional, salah satunya lewat program
instruksi presiden (inpres) yang juga mencakup pembangunan infrastruktur
pedesaan, seperti jalan, pasar, sekolah, puskesmas, dan irigasi. Hasil
dari program tersebut masih bisa dilihat hari ini meskipun sebagian
besar prasarana tersebut sudah membutuhkan rehabilitasi.
Membangun perekonomian nasional dari desa dan membangun ekonomi
pedesaan adalah dasar dari kebijakan seperti itu. Tujuannya untuk
menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berkualitas.
Dari hampir 500 kabupaten/kota di Indonesia, sebagian besar adalah
pemerintah kabupaten yang berciri daerah pedesaan sehingga tanggung
jawab penyelenggaraan infrastruktur pedesaan akan bergantung pada
komitmen setiap pemerintah kabupaten tersebut.
Pelayanan minimum
Dengan sistem yang terdesentralisasi seperti ini, tentunya tidak
mungkin melahirkan kembali proyek inpres lagi. Yang kemudian harus
dilakukan pemerintah pusat adalah memastikan bahwa setiap pemerintah
daerah melakukan upaya terbaik untuk menyediakan layanan publik dasar,
termasuk infrastruktur pedesaan, dengan suatu standar pelayanan yang
berlaku nasional.
Standar itu biasa disebut standar pelayanan minimum (SPM) yang
sebenarnya merupakan amanat otonomi daerah, tetapi pelaksanaannya jauh
tertinggal. Untuk infrastruktur pedesaan, standar yang sebaiknya diikuti
semua daerah mencakup standar kualitas gedung sekolah dasar dan
menengah, gedung puskesmas, jalan desa, pasar dan sarana distribusi
desa, serta irigasi.
Hambatan terbesar pemerintah daerah dalam memenuhi SPM kembali pada
masalah klasik, yaitu keterbatasan dana dalam APBD. Dengan struktur
pengeluaran APBD yang sangat didominasi pengeluaran rutin terutama
belanja pegawai, bisa dimaklumi kalau pencapaian SPM nasional menjadi
seolah mustahil bagi banyak daerah.
Dari sisi pemerintah daerah sendiri, penajaman prioritas dalam
pengeluaran APBD harus menjadi kebijakan utama dengan mengedepankan
prinsip efisiensi dan efektivitas. Apabila belanja pegawai yang besar
tersebut disertai dengan produktivitas, niscaya pencapaian surat
perintah membayar atau SPM nasional dalam berbagai layanan dasar bisa
lebih cepat terwujud.
Akan tetapi, jika sebaliknya, pemda harus tegas membuat prioritas
agar APBD lebih menjadi anggaran daerah dan bukan hanya anggaran
pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga harus turun tangan mempercepat
perbaikan layanan dasar, termasuk infrastruktur, melalui skema dana
alokasi khusus (DAK) yang tepat sasaran dan efektif.
Proporsi DAK dalam dana perimbangan perlu diperbesar dan prioritas
sektoralnya perlu dipertajam dengan fokus pada tiga layanan dasar:
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kemampuan pemda dalam menyerap
DAK perlu juga diperbaiki agar dana yang terbatas tersebut tidak
tersia-sia.
Penerapan SPM yang ketat, disertai sanksi bagi yang tidak mampu
memenuhinya, dapat merupakan cara yang efektif mengurangi kesenjangan
antardaerah yang akut saat ini. Memaksakan daerah yang tertinggal untuk
memacu perekonomiannya dan pada saat yang sama meredam perkembangan
daerah yang maju tentunya tidak realistis dan dapat mengganggu
pertumbuhan ekonomi nasional itu sendiri.
Pengurangan kesenjangan yang paling realistis lebih baik dicapai
dengan memastikan bahwa setiap penduduk Indonesia di mana pun dia berada
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai akses kepada
layanan publik dasar yang berstandar nasional.
Mungkin ada beberapa daerah yang cukup mampu dapat memberikan layanan
yang lebih baik daripada standar nasional, tetapi yang paling
fundamental adalah jangan sampai ada daerah yang melayani rakyatnya di
bawah standar nasional.
Pengembangan infrastruktur desa menjadi kunci keberhasilan program
ini karena sebagian besar wilayah pemda adalah pedesaan dan
infrastruktur pedesaan yang menunjang akan memudahkan integrasi dan
keterkaitan ekonomi desa sebagai sumber bahan mentah dengan ekonomi
perkotaan sebagai wilayah distribusi atau pasar.
Karena sebagian besar ekonomi pedesaan masih bertumpu pada pertanian,
perbaikan irigasi besar-besaran disertai rehabilitasi jalan desa
mungkin perlu mendapat prioritas utama. Apa pun program ekonomi yang
diusung para capres dalam pemilu lalu, ujungnya adalah keberlangsungan
pertumbuhan ekonomi dari desa.
Bambang PS Brodjonegoro Guru Besar FEUI
Kompas, Senin, 3 Agustus 2009 | 03:13 WIB
Sumber: http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/03/03131142/menegakkan.tulang.punggung.perekonomian